Berita Trend Indonesia – Seperti yang kita tahu, saat ini isu kecurangan Pemilu 2024 sangat menghebohkan masyarakat dan politikus di Indonesia.
Isu kecurangan Pemilu 2024 mulai muncul dan heboh sejak adanya film dokumenter berjudul “Dirty Vote 2024”.
Film tersebut menceritakan bahwa terdapat beberapa kecurangan yang terjadi di Pemilu 2024, khususnya pada era pemerintahan Presiden Joko Widodo.
Setelah film tersebut viral, akhirnya banyak mahasiswa dan aktivis yang menggelar aksi demo dan menyalahkan kebijakan dari Presiden Joko Widodo.
Bahkan, Paslon Capres Nomor Urut 03 Ganjar Pranowo juga mengatakan bahwa terdapat beberapa kecurangan yang terjadi di Pemilu 2024 ini, pasalnya suara yang didapatkannya sangat rendah, sedangkan suara PDIP sangatlah tinggi dari jumlah total TPS yang ada di Indonesia.
Paslon Capres Nomor Urut 03 Ganjar Pranowo juga mengaku bahwa pihaknya akan menggulirkan hak angket untuk mengusut tuntas kecurangan yang ada di Pemilu 2024.
Sebagai informasi bahwa hak angket merupakan hak DPR melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan Undang-Undang atau kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berimplikasi luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
Diketahui, saat ini sudah ada Tiga Partai Politik Koalisi Perubahan yang sedang berupaya untuk mengumpulkan bukti dan saksi terkait dugaan kecurangan Pemilu 2024.
Tiga Partai Politik Koalisi Perubahan tersebut terdiri dari Partai Nasional Demokrat (NasDem), Partai Keadilanj Sejahtera (PKS), dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).
Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai NasDem, Hermawi Taslim mengatakan, Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan merupakan Partai Politik penguasa parlemen dan mempunyai peran penting dalam memulai hak angket.
Hermawi Taslim menjelaskan, sembari menunggu langkah dari PDIP, saat ini pihak Partai Koalisi Perubahan sudah bersepakat untuk mulai mencari bukti dan saksi dalam kecurangan Pemilu 2024.
Hermawi Taslim menegaskan bahwa Koalisi Perubahan sangat siap dan menerima kerja sama dengan PDIP dalam menggulirkan hak angket.
Surya Paloh Ingin Bertemu Megawati Soekarnoputri
Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh mengatakan, dirinya ingin segera bertemu dengan Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri untuk membahas soal menggulirkan hak angket.
Surya Paloh mengaku bahwa dirinya berharap agar Megawati Soekarnoputri mempunyai pikiran yang searah dalam membahas hak angket untuk mengusut kecurangan Pemilu 2024.
Surya Paloh menjelaskan, sangat sayang sekali jika hak angket konstutisional tidak digulirkan.
Disisi lain, Surya Paloh juga menegaskan bahwa saat ini Tiga Partai Politik Koalisi Perubahan sudah bersepakat untuk segera menggulirkan hak angket demi mengusut tuntas kecurangan Pemilu 2024.
Siap Jadi Oposisi
Ketua Umum (Ketum) Partai NasDem, Surya Paloh mengatakan, saat ini pihaknya siap menjadi oposisi Partai Politik.
Sebagai informasi bahwa oposisi merupakan sebuah partai atau gabungan partai politik yang berada di luar koalisi pemerintah dalam suatu periode waktu tertentu.
Surya Paloh menjelaskan, saat ini Partai NasDem mempunyai sikap dan sifat “all weather” atau bisa diartikan dengan siap dalam menjalani berbagai kondisi dan situasi apapun.
Surya Paloh mengaku bahwa Tiga Partai Politik Koalisi Perubahan mempunyai tekat dan kesatuan yang sama untuk memperbaiki kehidupan bangsa dan negara serta memantau demokrasi dijalan yang benar.
Tanggapan Presiden Joko Widodo
Presiden Joko Widodo turut memberikan tanggapan terkait isu hak angket yang akan digulirkan oleh beberapa Partai Politik Koalisi.
Presiden Joko Widodo mengatakan, silahkan jika ada pihak yang ingin menggulirkan hak angket, pasalnya hal tersebut merupakan sebuah proses dan hak demokrasi.
Disisi lain, Presiden Joko Widodo juga mengaku bahwa dirinya siap untuk menjadi jembatan bagi para Partai Politik di Indonesia.
Bukan hanya menjadi jembatan bagi Partai Politik saja, tetapi, Presiden Joko Widodo juga mengaku bahwa dirinya akan membangun komunikasi yang baik dengan para tokoh bangsa dan tokoh politik,
Hal tersebut dilakukan untuk kepentingan dan kebaikan bangsa dan negara Indonesia.
Tanggapan Gibran Rakabuming Raka
Paslon Cawapres Nomor Urut 02 Gibran Rakabuming Raka turut memberikan tanggapan mengenai isu hak angket yang akan digulirkan oleh beberapa Parpol Koalisi.
Gibran Rakabuming Raka mengatakan, silahkan jika memang ada pihak yang akan menggulirkan hak angket terkait isu dugaan kecurangan Pemilu 2024.
Gibran Rakabuming Raka juga menjelaskan bahwa segala masalah hak angket, kritikan, demo, dan surat-surat terbuka, semuanya akan ditampung oleh pihaknya dan akan dijadikan sebagai bahan evaluasi.
